السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STAIN Kepri Jadi Tuan Rumah Sosialisasi RKUHP dari Kanwil KemenkumHAM Kepri

  • 27 September 2022
  • Oleh: Humas STAIN Kepri
  • 208
Berita Utama

Bintan, Kampus Bersendikan Wahyu, Berteraskan Ilmu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) dan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) menjadi tuan rumah dalam kegiatan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut digelar pada Selasa, (27/9/2022) bertempat di ruang kuliah internasional, gedung kuliah terpadu STAIN Kepri dan dihadiri oleh 60 orang mahasiswa Prodi Hesy dan Prodi HKI STAIN Kepri.

Kabag AUAK STAIN Kepri, H. Imam Subekti, S.Ag., M.Pd.I dalam sambutannya mewakili Ketua STAIN Kepri mengatakan bahwa hubungan STAIN Kepri dengan KemenkumHAM sudah terjalin begitu harmonis. Hal ini dibuktikan dengan proses alih status STAIN yang sebelumnya swasta menjadi negeri di tahun 2017 tidak lepas dari campur tangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pengurusan legalitasnya.

“Silahkan para mahasiswa mencermati dengan seksama dan berdialog terkait RKUHP yang akan disampaikan nanti, khususnya menyangkut isu-siu krusial yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut.” Tutur Imam Subekti.

Sementara itu, Usdianto, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil KemenkumHAM Kepri menjelaskan bahwa KUHP saat ini merupakan aturan hukum pidana peninggalan Belanda (WVS NI), Berasal dari code penal prancis, sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 (hampir 104 tahun dan telah direvisi secara parsial).

“KUHP sebagai produk hukum abad 17 perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern, karena mempertahankan kakunya penerapan Asas Legalitas yang memiliki kecenderungan menghukum (punitive) dan tidak memiliki alternatif sanksi pidana, serta belum memuat tujuan dan pedoman pemidanaan.” Jelas Usdianto.

Dalam paparan yang disampaikan tim dari Kanwil KemenkumHAM Kepri, menjelaskan 14 isu Krusial RUU RKHUP. Isu krusial tersebut  diantaranya adalah pasal terkait Living Law, Pidana Mati, Penghinaan Presiden, Tindak Pidana Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Untuk Mencelakakan Orang, Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan, Penghapusan Tindak Pidana Advokat Curang, Tindak Pidana Terhadap Agama (Penodaan Agama) , Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana Mempertunjukan Alat Pencegah Kehamilan Kepada Anak, Pengelandangan Sebagai Tindak Pidana, Aborsi serta Tindak Pidana Perzinahan, Kohabatasi dan  Perkosaan Dalam Perkawinan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut hadir ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) STAIN Kepri, M. Azmi, M.E dan ketua prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos., perwakilan dari 3 Desa di Bintan, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Kanwil KemenkumHAM Kepri, Rosdiana Evlin Walewangko, SH beserta jajaran. (luluk)