STAIN SAR KEPRI dan KEMENAG KABUPATEN BINTAN TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

BINTAN - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan melakukan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Keagamaan dan Pengabdian Masyarakat, Jum’at, 26-07-2019 di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Bintan, Penandatangan MoU ini juga bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan oleh Inspektorat Jenderal Wilayah III yakni Dr. Hilmi Muhammadiyah, M.Si.

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bintan, Drs. H. Erman Zaruddin, M.M.Pd mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak STAIN Sultan Abdurrahman Kepri karena telah bersedia melakukan Nota Kesepahaman ini, diharapkan setelah penandatangan nota kesepahaman bisa membina  wilayah perbatasan jadi lebih baik dalam bidang keagamaan,”STAIN SAR Kepri dengan Kantor Kemenag Bintan ini bertetangga diharapkan kedua belah pihak selalu bisa menjaga silaturrahmi, “tuturnya.

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Dr. Muhammad Faisal, M.Ag, Mengatakan, dengan adanya Nota Kesepahaman ini akan memberikan dampak besar terhadap pengembangan Pendidikan terutama Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, saya berharap antara kedua belah pihak bisa memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten bintan,”terangnya.

Ketua STAIN SAR Kepri menambahkan, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok antara kedua belah pihak.

Inspektorat Jenderal Wilayah III yakni Dr. Hilmi Muhammadiyah, M.Si menambahkan bahwa Nota Kesepahaman ini sangat bagus karena STAIN SAR Kepri dengan Kantor Kemenag Kabupaten Bintan berada dalam satu wilayah dan satu Unit kerja yakni Kementerian Agama. (nDr).